TULUNGAGUNG, // fakta24news.id
Kontroversi proyek rehabilitasi jaringan irigasi Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung semakin tajam setelah tim kontrol sosial melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik pelaksana proyek CV Manunggal Karsa.
Ketika ditanya terkait belum terpasangnya papan informasi anggaran proyek di lokasi pekerjaan, pemilik CV Manunggal Karsa mengaku terkejut karena belum mengetahui hal tersebut. Pernyataan ini bertolak belakang dengan penjelasan Kabag Umum Dinas PUPR Tulungagung Bapak Miswanto sebelumnya, yang menyatakan bahwa secara teknis pemasangan papan informasi baru dilakukan setelah seluruh pekerjaan proyek selesai.
Tim investigasi menilai penjelasan tersebut sangat kurang transparan dan menyimpang dari praktik umum pengadaan proyek APBD, di mana papan identitas proyek seharusnya dipasang sejak awal pekerjaan agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan secara terbuka. Selain itu, tim juga mencatat bahwa seharusnya ada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh pihak pelaksana CV Manunggal Karsa untuk memantau kualitas dan kemajuan pekerjaan setiap hari, namun keberadaan pengawas tersebut belum dapat diverifikasi di lapangan.
Yang menjadi sorotan paling serius adalah sikap Kepala Dinas PUPR Tulungagung Bapak Galih. Sejak beberapa waktu terakhir, tim kontrol sosial berusaha menghubungi dan menemui beliau di kantor dinas untuk meminta klarifikasi resmi terkait kualitas pekerjaan, jadwal pemasangan papan proyek, dan sistem pengawasan lapangan. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan sama sekali; setiap kali tim datang ke kantor dinas, pihaknya selalu tidak dapat ditemui.
“Kami hanya meminta dasar peraturan resmi alasan papan proyek baru dipasang setelah pekerjaan selesai, serta penjelasan mengapa pihak dinas menutup akses konfirmasi bagi tim pengawas masyarakat,” tegas juru bicara tim kontrol sosial.
Tim kontrol sosial menyerukan kepada Bapak Baharudin selaku Penjabat Bupati Tulungagung untuk segera memerintahkan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan proyek ini. Kami akan menyerahkan seluruh catatan, bukti‑bukti temuan lapangan, dan catatan upaya konfirmasi yang gagal kepada Penjabat Bupati beserta Inspektorat Kabupaten Tulungagung, guna memverifikasi kepatuhan prosedur, sistem pengawasan, dan tingkat transparansi proyek APBD tersebut. Masyarakat berharap ada tindakan tegas apabila ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.
Catatan: Berita ini memuat hasil pemeriksaan awal tim investigasi, belum merupakan kesimpulan pemeriksaan resmi instansi berwenang.
(tim)
